Yus Ruswandi Maju DPRD Jawa Barat Bawa Aspirasi Warga Bogor

Kota Bogor | Jurnalissatu.com - Yus Ruswandi salah satu kader partai Golkar pada tahun 2009 dipercaya oleh partai dan masyarakat Bogor Selatan waktu itu menjadi anggota DPRD periode 2009-2014 hingga 2014-2019. Berbekal pengalaman itu Yus akan maju untuk mewakili warga Bogor di DPRD Provinsi Jawa Barat. 

"Dan saat ini maju pada pileg 2024, untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ini suatu tantangan bagi saya berjuangan satu tingkat levelnya. Tentunya dengan pengalaman ketika menjadi anggota DPRD Kota Bogor, ada beberapa hal yang saya soroti permasalahan di Kota Bogor, yang tentunya harus adanya campur tangan dari provinsi Jawa Barat, salah satunya masalah transportasi publik," ujar Yus Ruswandi di sapa Kang Yus kepada Jurnalissatu, Sabtu (16 September 2023).

Perlu diketahui, dari dulu sampai sekarang masih melekat Bogor bukan kota hujan, tapi kota sejuta angkot. Sebetulnya angkot di kota Bogor tidak banyak, hanya 3412. Kemudian dengan kepemimpinan Bima Arya melakukan penggantian dari tiga angkot ke satu bis inikan baru berjalan dua tahun kebelakang yang sekarang baru ada 32 bis artinya berkurang tapi belum signifikan.

"Tapi kita lihat kemacetan di mana-mana. Yang saya amati permasalahan yang pertama menjadi kroditnya transportasi Bogor adalah exisisting jalan tidak bertambah, angkutan terus bertambah. Padahal didalam RPJP dan RPJMD Kota Bogor, bahwa ada perluasan jalan, perpanjangan jalan yang akan menjadi solusi kemacetan di jantung Kota Bogor yaitu jalan R3 salah satu solusi untuk memecah transportasi kota Bogor," jelasnya

Kendati demikian, yang rencana dari mulai jambu dua sampai inner ring road tembus ke Bogor selatan, keluar Bogor barat dan nyambung ke BORR. Kemudian dari selatan BNR tidak masuk ke jalan pahlawan, itu bisa masuk ke tol Bocimi, sampai saat ini stake tidak berjalan. 

"Permasalahan nya banyak. Satu permasalahan anggaran kaitan pembebasan lahan. Karena berlarut larutnya untuk mengeksekusi lahan sehingga tanah semakin meningkat harganya, sehingga pemerintah tidak bisa bergerak disana," jelas Yus.

Kemudian anggaran pembangunannya dengan anggaran terbatas 2.3 triliyun sekarang APBD kita. Apabila semua di slup untuk infratruktur jalan ini akan mengurangi kegiatan kegiatan prioritas lainnya, seperti pengentasan kemismikan, kesehatan, pendidikan.

"Yang kedua permasalahan trayek, trayek di Kota Bogor ini bersinggungan dengan trayek kabupaten angkutan yang masuk ke kota justru kebanyakan dari kabupaten. Sementara didalam aturan undang undang no 22  2009 PP 74 2014, apabila trayek bersinggungan dua daerah ini domain nya provinsi Jawa Barat, maka perlu wakil rakyat yang mewakili kota Bogor untuk mengintervensi aturan itu. Karena ketika saya di DPRD mentok disana," pungkasnya. (Redaksi)